Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo menyatakan, partainya menolak rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"PDI Perjuangan menolak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 4 November Tahun 2013, semata-mata demi kepentingan bangsa agar dilakukan perbaikan kembali guna mewujudkan daftar pemilih tetap dengan akurasi yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak menjadi sumber konflik dikemudian hari," kata Arif di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut rencana, sore ini KPU akan menetapkan DPT.
Arif Wibowo meminta KPU untuk melakukan perbaikan kembali DPT guna mewujudkan daftar pemilih tetap dengan akurasi yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak menjadi sumber konflik di kemudian hari.
"PDI Perjuangan menyadari bahwa proses pemutakhiran DPT tidak mudah. Namun demikian PDI Perjuangan meminta KPU transparan dengan kesulitannya, berendah-hati mengakui 'kekurangan dan bahkan kesalahan' yang menjadi tanggungjawabnya dan jangan sebaliknya malah sibuk mencari kambing hitam. Mengkambinghitamkan Kemendagri, rakyat, para pegiat pemilu dan bahkan partai politik yang tidak ikut aktif memberi masukan sejak awal jelas merupakan sikap dan tindakan yang tidak bijaksana," katanya.
Bahkan, kata Arif, secara hukum, KPU-lah yang memiliki kewajiban yuridis memutakhirkan data pemilih yang bersumber dari DP4 yang diberikan oleh pemerintah.
Ia menyebutkan, dalam penetapan DPT, KPU telah melakukan pelanggaran minimal terhadap dua ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012, yaitu pelanggaran atas kewajiban melakukan pemutakhiran DP4 menjadi data pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir pelanggaran Pasal 32 Ayat (5) dan Ayat (7) UU No. 8 Tahun 2012 serta mengabaikan ketentuan Pasal 48 UU No. 8 tahun 2012 terkait integrasi sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
http://www.antaranews.com/berita/403525/pdi-perjuangan-tolak-penetapan-dpt