Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara meminta Pemprov DKI khususnya Gubernur DKI Joko Widodo agar mencontoh Pemerintah Singapura dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di negara kota yang berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.
Anggota Dewan Pertimbangun (Deperpu) PDIP itu mengemuakkan hal tersebur menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Kamis, terkait permasalahan kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta saat ini.
Menurut AP Batubara, program kerja Gubernur DKI Jokowi dalam mengatasi kemcatan lalu lintas sudah mulai berjalan baik, seperti pencanangan pembangunan monorel, penambahan jumlah busway, angkutan kota, bus kota dan penertiban parkir liar.
Namun demikian, katanya, untuk mempercepat penangggulangan kemacetan tersebut, Pemprov DKI perlu mencotoh negara Singapura, seperti memberlakukan usia kendaraan paling lama 10 tahun yang boleh beroperasi di Jakarta, kemudian setiap rumah tangga boleh membeli mobil baru dengan syarat mereka telah menjual kendaraan lamanya.
Selain itu, kata AP Batubara, Pemprov DKI menyediakan angkutan umum yang jumlah memadai dan harga tiketnya terjangkau penduduk DKI, seperti bus kota dan angkutan yang kota yang nyaman dan jadwal waktu pemberangkatan tepat.
Dengan demikian, nantinya, warga Jakarta akan memilih menggunakan angkutan umum saat akan bepergian dibanding harus menggunakan mobil pribadi yang dapat membuat kemacetan lalu lintas.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah pusat selalu mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta kecuali satu hal, yakni soal mengatasi kemacetan lalu lintas.
Jokowi mengatakan, saat Pemprov DKI sedang menyiapkan pengadaan sejumlah transportasi massal di akhir tahun 2013 dan awal 2014 mendatang untuk mengurai kemacetan Jakarta, pemerintah pusat malah mengeluarkan PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang regulasi mobil murah atau low cost green car (LCGC).
Dengan peraturan tersebut, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan mobil yang mengkonsumsi bahan bakar setidaknya 20 kilometer per liter dipasarkan jauh lebih murah dengan perkiraan harga mencapai Rp100 juta saja.
Menurut Jokowi, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah saling bersinergis mendukung kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas.(*)
http://www.antaranews.com/berita/404036/pemprov-dki-diminta-contoh-singapura-dalam-atasi-kemacetan